KLIKKAMI.NEWS — Komitmen membangun demokrasi yang lebih berkualitas melalui pendidikan politik dan penguatan kapasitas masyarakat terus diperkuat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Hal itu ditandai dengan dibukanya secara resmi Lokakarya Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM), Rabu (8/7), di Warkop Keko, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Benteng.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Selayar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Muzakkir Muin, S.P.
Kegiatan tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, unsur penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta sejumlah pimpinan partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Program pendidikan demokrasi ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua bulan dengan pelaksanaan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Para peserta akan memperoleh materi mengenai kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, partisipasi politik, hingga penguatan demokrasi yang disampaikan oleh akademisi, birokrat, praktisi, dan penyelenggara pemilu.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, dan Yayasan Bidikrasi Tanadoang diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai proses demokrasi sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pada sesi pembukaan, dua akademisi dari ITSBM tampil sebagai pemateri. Rektor ITSBM, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., M.H., CEGI, membawakan materi mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta pentingnya membangun sumber daya manusia yang berintegritas dalam menghadapi dinamika demokrasi dan pembangunan.
Sementara itu, Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., pada sesi kedua menekankan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami hanya sebagai proses pemilihan umum, melainkan harus diwujudkan dalam budaya politik yang menjunjung etika, partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Menurutnya, pendidikan demokrasi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang kritis, rasional, dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Di sela-sela rangkaian kegiatan, perhatian peserta juga tertuju pada kehadiran jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengikuti kegiatan tersebut.
Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, S.I.Kom, menyatakan bahwa partainya siap menjadi salah satu kekuatan politik baru pada Pemilihan Legislatif mendatang.
Ia mengungkapkan optimisme bahwa Partai Gerakan Rakyat mampu mengantarkan sedikitnya tiga hingga empat kader terbaiknya menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Kami optimistis Partai Gerakan Rakyat dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Target kami adalah mengantarkan sedikitnya tiga hingga empat kader menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu Legislatif mendatang," ujar Fadly Syarif di sela-sela diskusi.
Menurut Fadly, optimisme tersebut didasarkan pada semakin meningkatnya konsolidasi organisasi, proses kaderisasi yang terus berjalan, serta komitmen partai dalam menghadirkan politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, pendidikan politik merupakan pondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat.
Oleh karena itu, Partai Gerakan Rakyat menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda, aktivis, dan masyarakat umum.
Lokakarya ini merupakan hasil kolaborasi Yayasan Bidikrasi Tanadoang bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, ITSBM, KPU, Bawaslu, KAHMI, dan HMI.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan lahir kader-kader demokrasi yang memiliki integritas, kemampuan analitis, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.
Penyelenggara berharap kegiatan ini tidak berhenti pada proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi mampu melahirkan gagasan, rekomendasi kebijakan, serta jejaring kolaborasi yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. (fad)
