Musyawarah Desa Kompang Tetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2026

masukkan script iklan disini

 

KLIKKAMI.NEWS – Pemerintah Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 melalui musyawarah desa yang digelar pada 25 Februari 2026 di ruang rapat Desa Kompang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, di antaranya pendamping desa, Ismail  (DPD), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kompang, para kepala dusun se-wilayah pemerintahan Desa Kompang, serta perwakilan tokoh agama dan kalangan pemuda setempat.

Pada awal acara, pemerintah desa memaparkan rancangan APBDesa Tahun 2026 yang mencakup perincian pendapatan serta alokasi belanja untuk berbagai program prioritas. Sumber pendapatan desa direncanakan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dana desa dari pemerintah kabupaten, serta pendapatan yang bersumber dari potensi lokal desa.

Adapun alokasi belanja utama difokuskan pada beberapa sektor strategis, antara lain pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan kecil, dan sarana air bersih. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui program bantuan usaha mikro dan pemberdayaan kelompok produktif.

Pemerintah desa juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, penguatan keamanan dan ketertiban desa, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Ketua BPD Desa Kompang dalam arahannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan maupun pelaksanaan APBDesa Tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Kompang.

“Prioritas harus diberikan pada program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong perkembangan desa secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan dalam mengawasi jalannya program kerja desa guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun pemborosan anggaran.

“Kita harus bekerja sama secara sinergis antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan seluruh warga agar APBDesa 2026 dapat dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal,” tambahnya.

(Andi Agus P. Putra/Muhsar)