KLIKKAMI.NEWS — Praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan jerigen di sejumlah SPBU di Kabupaten Sinjai dalam sepekan terakhir menjadi sorotan tajam di media sosial dan media massa.
Kondisi ini memicu keluhan dan kekecewaan dari berbagai kalangan, mulai dari pemilik kendaraan pribadi dan umum, petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil. Antrean panjang pun terjadi hampir sepanjang hari di empat SPBU yang ada di wilayah tersebut.
Keluhan masyarakat semakin meningkat seiring munculnya tudingan adanya “mafia BBM” dan praktik premanisme di lingkungan SPBU.
Selain itu, terdapat pula dugaan adanya permainan oleh pengelola SPBU terkait sistem pengisian BBM menggunakan jerigen yang berlangsung berulang sepanjang hari.
Menanggapi berbagai sorotan dan kritik tersebut, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dikabarkan telah melakukan penelusuran langsung untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan.
Berdasarkan pemeriksaan awal, Pertamina menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara penyaluran Solar di salah satu SPBU. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban distribusi sekaligus memberikan ruang bagi pengelola melakukan pembenahan operasional. Namun, SPBU yang dimaksud kini telah kembali diizinkan menyalurkan BBM subsidi jenis Solar.
Selain itu, Pertamina menegaskan pentingnya penertiban pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU, penerapan pembatasan sesuai aturan, serta penguatan standar pelayanan bagi operator dan pengawas SPBU. Pengawasan operasional juga disebut telah diperketat guna mencegah penyimpangan.
Sebagai respons atas antrean panjang yang berkepanjangan serta dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BERSATU Kabupaten Sinjai mengajukan aspirasi kepada DPRD Sinjai, Jumat (27/03/2026), untuk dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Aspirasi tersebut diterima oleh anggota DPRD Sinjai, H. Ridwan Anis dari Fraksi Golkar dan Ardiansyah, SE dari Fraksi NasDem, serta turut dihadiri oleh anggota Tim Pakar DPRD, Musawwir.
Dalam penyampaiannya, LSM BERSATU menyoroti pembatasan pengisian BBM menggunakan jerigen yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, petani, dan pelaku usaha sektor produktif lainnya. Mereka menilai diperlukan kebijakan yang adil dan terukur.
Di lapangan, penggunaan jerigen selama ini menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung membawa kendaraan ke SPBU, namun tetap membutuhkan BBM subsidi untuk operasional perahu, mesin pompa air, traktor, dan alat produksi lainnya.
Selain itu, praktik ini selama ini berjalan dengan pengawasan tertentu serta berdasarkan rekomendasi dari dinas teknis terkait, guna memastikan kebutuhan sektor produktif tetap terpenuhi tanpa menimbulkan penyalahgunaan.
LSM BERSATU Sinjai memandang perlu segera dilaksanakan RDP oleh komisi terkait untuk membahas normalisasi pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen di seluruh SPBU di Kabupaten Sinjai, dengan tetap mengedepankan mekanisme pengawasan dan prosedur yang jelas.
Mereka juga meminta DPRD Sinjai menghadirkan pihak-pihak terkait, antara lain DPRD Kabupaten Sinjai, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, pihak Pertamina, pengelola SPBU, serta perwakilan nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.
Adapun tujuan RDP tersebut meliputi pembahasan normalisasi pengisian BBM menggunakan jerigen, penetapan mekanisme dan prosedur yang jelas, pencegahan potensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, serta menjamin kebutuhan sektor perikanan dan pertanian tetap terpenuhi.(AGUS)
